Usulan Presiden 3 Periode

JAKARTA - Usulan masa jabatan presiden diamendemen menjadi tiga periode yang dimunculkan Ketua Departemen Komunikasi dan Informatika DPP Partai Demokrat (PD) Ruhut Sitompul, menuai protes sejumlah pihak.

Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso meminta pimpinan teras PD menjelaskan rencana melanggengkan kekuasaan presiden menjadi lebih dari dua periode tersebut. ’’Apa saja pertimbangan, motivasi, dan kepentingan di baliknya,’’ katanya dalam konferensi pers di Gedung DPR, Jakarta, kemarin.

Priyo mengaku masih menunggu keterangan resmi dari PD terkait usul tersebut. Namun wacana yang dilontarkan Ruhut itu sangat tidak elok ketika Indonesia tengah membangun demokrasi, meskipun SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) merupakan figur sentral yang saat ini sulit ditandingi tokoh mana pun di Indonesia.

’’Ide untuk melanggengkan kekuasaan presiden dengan membongkar konstitusi yang dihasilkan oleh reformasi, justru akan menimbulkan polemik yang tidak berkesudahan,’’ ujar Priyo.
Menurutnya, energi bangsa akan terkuras sia-sia untuk membahas wacana perpanjangan masa jabatan presiden itu. Namun, dia mengakui bahwa

ide itu secara teoritis sangat mungkin direalisasikan, karena PD merupakan partai pemenang pemilu yang notabene partai terbesar di Tanah Air.
’’Partai Demokrat punya kekuatan dan pengaruh besar untuk memobilisasi wacana ini menjadi hal yang konkret.’’

Wakil Ketua MPR, Lukman Hakim Saefuddin mengatakan, masa jabatan presiden memang perlu dibatasi agar tidak terjadi abuse of power atau penyalahgunaan kekuasaan. ’’Konstitusi sekarang yang membatasi masa jabatan presiden hanya dua periode, sudah baik untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan,’’ tuturnya.

Kendati demikian, perpanjangan masa jabatan presiden melalui amendemen konstitusi secara teoritis dapat dilakukan. Sebab konstitusi saat ini bukan sesuatu yang dianggap sakral seperti di masa lalu dan tergantung pada kehendak mayoritas masyarakat.
’’Rakyat Indonesia mau atau tidak? Kalau tidak, ya tidak bisa. Tapi kalau mau, bisa dilakukan,’’ tandas Lukman.

Penolakan terhadap wacana tersebut juga dilontarkan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Mahfud MD. ’’Kalau saya ikut memutuskan, maka saya akan tolak usulan itu,’’ ujarnya.

Usulan perpanjangan masa jabatan presiden melalui amendemen secara substansi akan memendam bibit-bibit perusakan terhadap demokrasi. Karena, amendemen pertama pada 1999 justru untuk membatasi periode jabatan presiden. ’’Betapapun bagus orang itu, masa jabatannya harus dibatasi. Tidak boleh diperpanjang,’’ tegas Mahfud.

SBY Menolak

Terpisah, Presiden SBY secara tegas menolak wacana amendemen UUD 1945 untuk memperpanjang masa jabatan presiden menjadi lebih dari dua periode.
’’Staf khusus saya memberi tahu, ini sudah masuk ke media online dan Twitter, tentang usulan satu atau dua kelompok untuk tidak lagi membatasi masa jabatan presiden. Tentu ini isu yang panas, jangan-jangan SBY yang punya mau,’’ kata Presiden saat menghadiri HUT MPR dan HUT Konstitusi di Gedung DPR.

Menurut SBY, penting baginya memberikan penjelasan langsung, apalagi masyarakat kadang-kadang reaktif dengan isu-isu seperti itu. ’’Kita sudah lakukan perubahan. Ini adalah amendemen pertama, ketika ini digodok dan dimatangkan, saya adalah ketua Fraksi ABRI. Karena itu saya sangat mendukung masa jabatan presiden dibatasi paling jauh dua periode,’’ jelasnya.

Presiden menuturkan, sejarah Indonesia mencatat, ada presiden yang ditetapkan seumur hidup, walaupun itu bukan permintaan beliau. ’’Ada presiden yang berulang kali, enam kali walaupun dipilih melalui pemilu. Tapi kekuasaan yang selalu langgeng menimbulkan permasalahan yang tidak baik. Kekuatan besar cenderung tergoda penyelewengan dan penyimpangan makin besar dan absolut. Godaannya makin besar,’’ tambah Yudhoyono.

Sekjen DPP PD Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), menegaskan, usulan Ruhut Sitompul memperpanjang masa jabatan presiden menjadi tiga periode tidak akan dibahas partai. ’’Tidak ada celah menggulirkan wacana itu di Demokrat,’’ tegasnya.

Dia menekankan, bergulirnya wacana itu, jangan sampai mengurangi rasa hormat rakyat kepada SBY. ’’Berdasarkan konstitusi sudah jelas, masa jabatan presiden dibatasi hingga dua periode. Itu tidak bisa ditawar lagi,’’ kata Ibas.

Ruhut Sitompul sendiri mengakui bahwa wacana amendemen memperpanjang masa jabatan presiden merupakan usul pribadi, bukan ide dari SBY.
Dia menyatakan, SBY tidak pernah mau mengintervensi persoalan semacam ini. ’’Namun, sebagai kader Demokrat dan anggota DPR, saya berhak melontarkan pendapat pribadi,’’ ujarnya berkilah.

Anggota Komisi III DPR ini mengungkapkan, pandangan pribadi itu berawal dari penilaiannya bahwa sampai saat ini belum ada tokoh sekaliber SBY yang mampu memimpin negeri ini. Oleh karena itu, sebagai praktisi hukum, dia melihat ada celah melalui amendemen UUD untuk mempertahankan kepemimpinan SBY.
’’Tapi, beliau (SBY) kemudian mengatakan bahwa 4,5 tahun ke depan akan ada pemimpin yang bisa menjadi calon presiden, bahkan mungkin lebih baik dari dirinya dalam bekerja untuk rakyat,’’ tegas Ruhut.

Terpisah, pengamat politik Lembaga Survei Nasional (LSN) Umar S Bakry menilai, pernyataan Ruhut Sitompul soal amendemen UUD 1945 tentang jabatan presiden, dimaksudkan mengetahui respons publik.
’’Bagaimana respons publik jika Presiden SBY berkuasa tiga periode. Jika publik tidak setuju biar saja Ruhut yang dicaci-maki, bukan Demokrtat,’’ ujar Umar S Bakry, kemarin.

Menurutnya, Ruhut selama ini berfungsi bumper bagi Demokrat. Jika respons masyarakat positif, baru Demokrat yang tampil berdiri di depan untuk memulai perjuangan mengamendemen konstitusi guna mengantar SBY menjabat ketiga kalinya.

Terpisah, Ketua Umum DPP PD Anas Urbaningrum menegaskan, SBY adalah presiden yang taat asas dan ketentuan konstitusi. ’’Pak SBY hanya bersedia menjadi presiden dua periode. Itu beliau tegaskan berkali-kali pada berbagai kesempatan,’’ tegasnya saat dihubungi di Jakarta Rabu (18/8).
Anas menegaskan, ketua Dewan Pembina DPP PD tidak pernah terpikir dan berniat menambah periode. Konsentrasinya adalah bekerja yang terbaik untuk memastikan bahwa kebijakan dan program pemerintah berjalan baik dan berfaedah bagi sebanyak mungkin rakyat Indonesia.

’’SBY tidak berniat menambah periode, tetapi berkonsentrasi menambah prestasi,’’ tambahnya.
Jikapun ada rakyat yang mengharapkan agar SBY mendapatkan tugas periode ketiga, Anas yakin sepenuhnya SBY tidak bersedia. Sikap dan pendirian SBY sudah amat terang dan tegas. Tidak ada keraguan sedikit pun tentang hal ini.

’’Cukup dua periode, sesuai ketentuan konstitusi, dan berakhir dengan catatan prestasi yang baik dan khusnul khatimah,’’ tandas Anas. (J22,K32,F4,di-25)

Order Now

'