Gedung baru DPR 1,6 T

Istana Indonesia - Wakil Ketua DPR Pramono Anung akan menggunakan segala kewenangan yang dimilikinya untuk menghentikan rencana pembangunan gedung baru Dewan senilai Rp 1,6 triliun. Keputusan itu harus dievaluasi. "Tak ada keputusan di DPR ini yang menjadi mutlak seolah tak bisa dibatalkan, tidak ada," kata Pramono Anung di Gedung DPR, Jakarta, Rabu 1 September 2010. Pramono sudah menghubungi pimpinan DPR lainnya untuk menggelar rapat pimpinan membahas gedung baru Dewan. Rapat pimpinan ini bermaksud agar persoalan ini tidak berlarut-larut. "Jadi dalam waktu segera dalam rapat pimpinan saya akan menyampaikan evaluasi dan stop dulu rencana itu. Kita kaji kembali, kita duduk kembali, termasuk pimpinan Dewan mempunyai hak untuk itu," Pramono membeberkan. Beberapa hal yang rencananya akan diusulkan dalam evaluasi itu yakni soal pembangunan sarana relaksasi dan ukuran ruangan. Pramono akan mempertanyakan keberadaan fasilitas spa yang disebut-sebut akan dibangun. Tetapi, soal spa ini sudah dibantah Ketua DPR Marzuki Alie dan Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR. Hal lain yang akan diusulkan untuk dievaluasi adalah soal ukuran ruangan masing-masing anggota Dewan.

Pramono yang kini berada di ruang pimpinan seluas 70 meter persegi sudah merasa cukup luas. "Ruangan 120 meter persegi itu terlalu besar," kata mantan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan ini. Pramono pun mengambil contoh bila dalam satu ruang itu terdapat seorang anggota Dewan dengan dua tenaga ahli dan satu sekretaris. Bila setiap staf dalam ruangan mengambil 10 meter persegi dalam ruangan, dengan berbagai peralatan. Kemudian, si anggota Dewan akan mengambil lahan sekitar 30 sampai 40 meter persegi, maka luasan satu ruangan itu sangat cukup hingga 70 meter persegi. Rencananya, ruangan di dalam gedung baru DPR itu berukuran sekitar 120 meter. Luas itu sekitar empat kali lebih luas dari ruangan yang ada sekarang. (umi)

sumber : VIVAnews

Order Now

'